JAKARTA- Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) itu di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Acara ini juga merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan LKPD 2025 untuk Wilayah V meliputi provinsi di Sumatra dan Jawa.
Entry meeting menjadi forum penting BPK RI untuk menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi audit, serta fokus utama dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah, dan juga secara daring melalui zoom meeting.
Ketua DPRD dan Gubernur Lampung hadir dalam kegiatan ini menyerminkan komitmen kuat antara legislatif dan eksekutif mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ahmad Giri Akbar menyampaikan sambutan mewakili pimpinan DPRD provinsi se-Wilayah V Sumatra dan Jawa.
Dukung BPK
Ia menegaskan, DPRD memiliki peran strategis menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Giri mengapresiasi BPK atas peran penting menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah telah menyusun laporan keuangan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
Menurutnya, pemeriksaan BPK ialah instrumen penting untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjalan efektif, efisien, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.
“DPRD siap mendukung penuh proses pemeriksaan BPK. Juga mendorong pemerintah daerah kooperatif menyediakan data dan informasi selama proses audit berlangsung,” ujarnya.
Ia menekankan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan tujuan akhir, melainkan harus dengan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal dan peningkatan patuh terhadap regulasi.
“Opini WTP penting. Lebih utama ialah kita memastikan ada perbaikan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan berlaku,” tegasnya.
Komitmen
DPRD berkomitmen terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk mengawal tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK.
Komitmen DPRD ini guna memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat dan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, hadir dalam acara ini turut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK sebagai lembaga pemeriksa.
Hal ini menjadi bagian penting mewujudkan pengelolaan keuangan daerah efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab.
Melalui entry meeting ini, seluruh entitas pemeriksaan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Partisipasi aktif pemerintah daerah, termasuk Lampung, menjadi wujud nyata komitmen bersama memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Juga mendorong terwujud tata kelola pemerintahan baik, bersih, dan berintegritas. (hms)
